Berita

Wujudkan WBK dan WWBM, 76 Pegawai dan Pejabat Kejari Makassar Teken Pakta Integritas

MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Demi mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebanyak 76 orang pegawai Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, melakukan penandatanganan pakta integritas.

Kepala Kejari Makassar, Nurni Farahyanti, mengatakan bahwa Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

 

“Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan,” tukas Kajari Makassar, Nurni Farahyanti, usai melakukan penandatanganan pakta integritas beserta jajarannya, Selasa (10/3).

Kajari menuturkan sejalan dengan hal itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, pada hari Senin, 09 Maret 2020 dihalaman Kantor Kejaksaan Negeri Makassar, seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Makassar berupaya untukmembangun pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dengan terlebih dahulu melakukan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Seluruh pegawai berjumlah 97 orang telah mendantangani Dokumen Pakta Integritas dan Piagam Pencanangan Zona Integritas oleh seluruh Pejabat Struktural Kejaksaan Negeri Makassar,” bebernya.

Dalam isi pakta integritas tersebut menyebutkan :

1. Turut berpartisipasi aktif dalam satuan kerja Kejaksaan Negeri Makassar menjadi satuan kerja menuju WBK/WBBM.

2. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN.

4. Tidak akan memberikan dan/atau menerima sesuatu yang berkaitan dan dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi.

5. Akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik KKN.  (mat)