Berita

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Penanganan Dampak COVID-19 Di Wilayah Kota Makassar

Makassar, Selasa tanggal 14 April 2020 diruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka penanganan dampak COVID-19 bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar. Pelaksanaan rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Makassar dan dihadiri oleh para Wakil Ketua DPRD Kota Makassar serta sejumlah pimpinan fraksi dan anggota DPRD Kota Makassar serta Kepala Dinas Sosial Kota Makassar dan Plt. Kepala BPKAD Kota Mks, Sekdis Inspektorat Kota Makassar. Dalam pelaksanaan rapat sejumah anggota dewan mempertanyakan progress penyaluran bantuan sosial kepada Masyarakat yang terkena dampak COVID-19 dan juga meminta masukan dan arahan terkait proses refocusing dan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam masa tanggap darurat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Perdatan dan Tata Usaha Negara Bpk. ADNAN HAMZAH, SH dan dalam penjelasannya menyatakan bahwa prioritas pertama dalam penanganan COVID-19 adalah keselamatan masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa karena berdasarkan SE LKPP yang dikecualikan dalam proses PBJ hanyalah proses atau prosedur pengadaan sedangkan etika dan prinsip pengadaan barang dan jasa tetap menjadi pegangan bagi SKPD pelaksana tekhnis. Selain itu dalam paparan tersebut juga disosialisakan Insja No. 05 Tahun 2020 Tentang Kebijakan pelaksanaan tugas dan Penanganan perkara selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan RI dimana dalam point pertama Kejaksaan diinstruksikan untuk turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mendorong refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 agar lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.