skip to Main Content

SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung RI No. 009/A/JA/01/2011 Tentang Tata Kerja dan Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia tentang tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan di Bidang Tindak Pidana Khusus (PIDSUS) dalam Pasal 630  diuraikan bahwa seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengendalian  kegiatan Penyelidikan, Penyidikan, Pra Penuntutan, Pemeriksaan tambahan, Penuntutan, Upaya Hukum, Pelaksanaan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara Tindak Pidana Khusus serta Tindakan hukum lainnya.

Lebih lanjut dalam Pasal 631 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan perumusan kebikasanaan teknis di bidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis
  2. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya
  3. Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya;
  4. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan member bimbingan serta petunjuk teknis kepada Penyelidik dalam penanganan perkara tindak pidana khusus yang lain serta pengadministrasiannya
  5. Penyiapan bahan sarana konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lain dalam kebijaksanaan hukum
  6. Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus.
Selamat datang di website resmi Kejaksaan Negeri Makassar    Isi situs ini bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan Negeri Makassar. Apabila terdapat data electronic-based yang berbeda dengan data resmi paper-based, maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper-based.
Back To Top