skip to Main Content

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan atau melaksanakan penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, Pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan rumusan kebijaksaan teknis kegiatan yustisial pidana umum di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis.
  2. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum yang diatur diluar kitab undang-undang hukum pidana.
  3. Pengendalian dan pelaksanan penetapan hakim serta putusan pengadilan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya.
  4. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi serta pemberi bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik.
  5. Penyiapan sarana, konsepsi tentang pendapat dan pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum.
  6. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
  7. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum.
  8. Pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

 

Seksi Tindak Pidana Umum terdiri dari :

a.  Seksi OHARDA;

b.  Seksi KAMNEGTIBUM;

c.  Seksi TPUL;

Selamat datang di website resmi Kejaksaan Negeri Makassar    Isi situs ini bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Kejaksaan Negeri Makassar. Apabila terdapat data electronic-based yang berbeda dengan data resmi paper-based, maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper-based.
Back To Top